b. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian/ penyertaan BUMN. Bersumber dari (pasal 4 ayat 3, UU Nomor 3 tahun 2003 tentang BUMN) 2. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan usaha yang dikelola oleh negara (BUMN) dapat didasarkan pada kepemilikan, fungsinya, dan permodalannya. a.
SALINAN PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA … MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri. b. bahwa dengan UU 19 2003 BUMN - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … View Test Prep - UU 19 2003 BUMN from PAJAK 102 at Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA Belajar Ekonomi: BUMN. BUMS, dan Koperasi b. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian/ penyertaan BUMN. Bersumber dari (pasal 4 ayat 3, UU Nomor 3 tahun 2003 tentang BUMN) 2. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan usaha yang dikelola oleh negara (BUMN) dapat didasarkan pada kepemilikan, fungsinya, dan permodalannya. a. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN … NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan Pasal 19 (1) Dalam hal pemegang IUP telah diberi Wilayah Kerja UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan ... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Agustus 2013. UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin dan mulai berlaku hari itu juga pada tanggal 6 Agustus 2013. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Pengertian persero menurut uu republik indonesia no 19 tahun 2003 adalah badan usaha milik negara yang mempunya bentuk perseroan terbatas dimana modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara republik indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan Ulasan lengkap : Siapa yang Berwenang Mengajukan Pailit ... Sep 16, 2019 · Di sisi lain, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”): Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan .
JAKARTA , 25 Maret 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materi Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Senin (19/3) di Ruang Sidang Pleno MK. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang KUMPULAN ILMU: Analisis Undang-undang BUMN NO. 19 TAHUN … Pasa masa sekarang ini peraturan dan dasar hukum mengenai perusahaan Negara adalah Undang-undang No.19 Tahun 2003, sedangkan landasan hukum mengenai BUMN telah tercantum dalam Undang-undang No.19 Tahun 2003 pasal 1, yang berbunyi: “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara … (PDF) Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN …
