Uu no 78 tahun 2015

NOMOR 78 TAHUN 2009. TENTANG melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4 ) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

PP No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan adalah dasar hukum dalam menetapkan upah minimum regional, upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten. Selain itu peraturan pemerintah no 78 tahun 2015 tentang pengupahan juga memuat beberapa poin penting terkait upah yang tertuang dalam 64 …

Ini Isi PP 78/2015 tentang Pengupahan - detiknews

Inilah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang ... Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP tentang Pengupahan, PP Nomor 78 Tahun 2015 - gajibaru.com www.gajibaru.com - PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan - Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.PP Nomor 78 Tahun 2015 ini menggantikan PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Cermati Seksama, Ini Isi PP 78 yang Jadi Alasan Buruh Demo ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 78 TAHUN 2015. TENTANG. PENGUPAHAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 24 Nov 2015 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 23 Oktober lalu. 18 Mei 2017 Penghasilan Pekerja/buruh yang Layak. Dalam PP 78 Tahun 2015 disebutkan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk mencapai  KETENAGAKERJAAN. Beranda; Regulasi; KETENAGAKERJAAN; PENJELASAN PP NOMOR… Penjelasan PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan  Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015. Pengupahan. Detail Peraturan. Abstrak. Jenis. Peraturan Pemerintah (PP). Entitas. Pemerintah Pusat. Nomor. 30 Sep 2019 "Janji beliau, presiden akan melakukan revisi PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Di mana nanti akan duduk tripartit, membahas  1 Okt 2018 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang. Pengupahan yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 13.

www.gajibaru.com - PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan - Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.PP Nomor 78 Tahun 2015 ini menggantikan PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Cermati Seksama, Ini Isi PP 78 yang Jadi Alasan Buruh Demo ... Nov 24, 2015 · Jakarta - Buruh demo dan mogok karena keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. PP ini telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 23 Oktober lalu. Situs Setkab melansir Download Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 ... Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015; No. Telp: +62-21-2270 8910, atau menghubungi kami melalui email di : [email protected] Notifikasi Adblocker. Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 78 …

1 Okt 2019 Merujuk PP 78/2015 itu, penghitungan besaran kenaikan upah minimum untuk pekerja pada tahun berikutnya akan mulai disusun pada awal 

jdih.dephub.go.id jdih.dephub.go.id Rangkuman UU No 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian ... Nov 24, 2015 · Posted by JF on 24 November 2015 5 Juni 2017. UMUM Pasal 78 = Aturan buat pemalsuan dokumen Perusahaan Perasuransian. Pasal 79 = Dapat berlaku aturan UU No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No 13, Tambahan Lembaran Negara RI No 3467) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini PERGUB Prov. NAD No. 114 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN … Oct 26, 2018 · pergub prov. nad no. 114 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan gubernur aceh nomor 78 tahun 2015 tentang rencana induk pemanfaatan dana otonom khusus aceh tahun 2008 – 2027

Dec 12, 2016 · Dalam Pasal 21 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur tentang penyalahgunaan wewenang sebagaimana juga diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 3 UU 31/1999 yang diubah dengan UU 20/2001. Pasal 21 ayat (1) UU Administasi Pemerintahan tersebut, yaitu menyatakan sebagai berikut:

Menteri Ketenagakerjaan: Revisi PP 78/2015 tentang ...

UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah – JDIH …

Leave a Reply